Anggota DPRD Tanbu Makhruri Melontarkan Kritik Tajam Terhadap Layanan BPJS.

“Kalau dibilang koordinasi BPJS dan rumah sakit itu harmonis, saya bantah hari ini. Tidak benar. Beberapa minggu lalu kami bertemu langsung dengan dokter-dokter di sini, mereka semua mengeluhkan BPJS,” ujar Makhruri dengan nada tegas.

Ia menyoroti minimnya tenaga BPJS yang bertugas di Tanah Bumbu. Hingga saat ini, hanya ada dua orang staf yang menangani layanan BPJS untuk seluruh wilayah tersebut. Menurutnya, jumlah ini sangat tidak memadai untuk melayani masyarakat yang begitu banyak.

“Ini bukan masalah kecil. Penduduk banyak, tapi hanya ada dua staf? Bagaimana mereka bisa mengurus semua kebutuhan masyarakat?” katanya.

Tak hanya itu, Makhruri juga menyinggung ketidakjelasan dalam layanan BPJS. Ia mengungkapkan bahwa bahkan tenaga medis di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS pun tidak mendapatkan informasi yang pasti mengenai penyakit yang ditanggung atau tidak.

“Setiap bulan berubah-ubah. Rumah sakit pun bingung, penyakit mana yang bisa dicover, mana yang tidak. Kalau dokter saja tidak tahu, bagaimana dengan masyarakat?” ungkapnya.

Ia kemudian membandingkan kondisi saat ini dengan sistem kesehatan yang pernah berjalan antara 2012 hingga 2017. Menurutnya, dulu masyarakat bisa berobat dengan mudah tanpa harus pusing dengan administrasi yang berbelit.

Maret 13, 2025

“Dulu, cukup pakai kartu, tidak ribet. Sekarang? Banyak aturan yang malah menyulitkan rakyat,” katanya.

Makhruri menegaskan bahwa BPJS seharusnya hadir sebagai solusi, bukan justru menambah beban masyarakat.

“Kalau BPJS memang ingin membantu, permudah rakyat. Jangan sampai masyarakat sakit, tapi yang dipikirkan malah prosedur administrasi dulu,” tegasnya.

Ia meminta agar BPJS segera melakukan pembenahan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jika tidak, ia khawatir kepercayaan publik terhadap BPJS akan semakin menurun. (her)