BANJARMASIN, kontak24.com – MUHAMMADUN adalah sinonim dari kata kontroversi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan itu lebih banyak membuat kegaduhan ketimbang kebijakan.
Awal pekan tadi, Madun memasuki ruang rapat koordinasi guru sekolah menengah kejuruan (SMK) di sebuah hotel berbintang di Banjarmasin dengan merokok dan bersandal kuning.
Madun rupanya lupa kalau itu bukan warung kopi di Pasar Lama. Madun juga tak tahu kalau di forum itu ada Amalia Wahyuni.
Amalia seorang guru honorer di sebuah SMK di Banjarbaru. Gajinya memang kecil, tapi nyalinya besar. Dengan sopan Amalia meminta Pak Kadis untuk tidak merokok di ruangan ber-AC.
Madun mengusir Amalia keluar. Panitia juga menyalahkan Amalia yang dianggap berlebihan.
Malamnya, dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Amalia mengunggah video ke Instagram. Bercerita tentang perilaku nir etika sang kadis.
“Adab lebih penting daripada ilmu,” katanya.
Setelah video itu viral, kepala sekolah menyuruh agar unggahan itu dihapus. Amalia menampik permintaan atasannya. Dia bergeming dengan pendiriannya.
Sementara emosi netizen menggelegak. Bagaimana bisa seorang pejabat urakan diserahi jabatan super penting yang mengurusi pendidikan anak-anak kita.
Madun adalah gambaran dari reformasi birokrasi yang mandek. Pembagian jabatan kepala dinas dan badan yang mengabaikan prinsip meritokrasi.
Radar Banjarmasin dan beberapa Media lain coba mengkonfirmasi Madun, dan seperti biasa ia sulit dihubungi apalagi ditemui.
Sekarang, publik mempertanyakan sikap Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Apakah Paman Birin akan mencopot Madun? Atau apakah Madun cukup punya rasa malu untuk mengundurkan diri?
Namun masyarakat agak sangsi. Sebab pembaca belum lupa.
Tahun lalu Madun bikin geger. Saat membuka event job fair di sebuah SMK negeri di Banjarmasin, Madun berkampanye. Menyeru guru dan siswa untuk mencoblos Partai Golkar pada Pemilu 2024.
Konteksnya, atasan Madun, Paman Birin adalah Ketua DPD Partai Golkar Kalsel.
Masih dalam sambutan yang sama, Madun mengaku tak takut. Alasannya karena “Madun sayang Paman dan Paman sayang Madun.”
Investigasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel menyatakan telah terjadi pelanggaran netralitas PNS. Komisi ASN juga merekomendasikan penjatuhan sanksi.
Tapi kasus itu berakhir antiklimaks. Dengan sorot mata yang selalu terlihat mengantuk, Madun mengatakan kampanye itu murni spontanitas dan tidak bermaksud politis.
Madun lolos. Madun benar. Ia memang disayangi dan dilindungi.
Sekarang ada dua langkah yang harus kita tempuh. Pertama, mengawal Amalia Wahyuni. Jangan biarkan dia ditekan, diskors, apalagi dipecat.
Dunia pendidikan butuh lebih banyak guru kritis seperti Amalia. Di tangan para pendidik pemberani seperti Amalia, kita boleh berharap generasi emas bisa dilahirkan.
Kedua, menekan pemprov, DPRD, dan gubernur. Kali ini Madun tidak boleh lolos seperti kasus sebelumnya. Tidak ada kesempatan kedua.
Pejabat pemerintah harus paham gerak-gerik mereka diawasi publik. Mereka digaji dengan uang pajak rakyat. Mereka tidak boleh pongah.
(Penulis: M. SARIFUDDIN dikutip Radar Banjarmasin
