Batulicin, Tanah Bumbu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) menyepakati pergeseran unit Damkar sementara ke Kecamatan Kusan Hulu. Langkah responsif ini diambil pasca insiden kebakaran yang menghanguskan bangunan Sekolah Dasar (SD) di Desa Wonorejo, menyusul evaluasi bahwa jarak posko yang jauh dinilai memperlambat penanganan.
Keputusan strategis ini merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi yang digelar bersama jajaran Satpol PP dan Damkar, dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai ketersediaan armada dan posko pemadam kebakaran di Kabupaten Tanah Bumbu, pada Jumat (03/10/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Makhruri, dan dihadiri sejumlah anggota dewan ini, secara khusus membahas keterlambatan penanganan kebakaran SD Wonorejo.
Kabid Damkar, Siti Aisyah, yang mewakili Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu, menyampaikan permohonan maaf resmi kepada masyarakat atas keterlambatan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Kusan Hulu memang belum memiliki posko Damkar sama sekali. “Kami sudah mengajukan hibah tanah sejak November 2024 untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun baru dua kecamatan yang menyetujui, yakni Teluk Kepayang dan Kuranji. Tahun 2025 melalui perubahan anggaran, dua posko baru akan dibangun di sana,” jelas Siti Aisyah.
Ia menambahkan bahwa selain Kusan Hulu, masih ada dua kecamatan lainnya yang juga belum memiliki posko, yaitu Kusan Tengah dan Karang Bintang. Untuk Kusan Hulu, proses hibah tanah masih menunggu hasil musyawarah desa, sementara untuk Karang Bintang, pembangunan akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah yang jaraknya lebih jauh dari pusat kota.
Saat ini, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki delapan posko Damkar yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan total kekuatan 166 personel. Sebanyak 30 personel terkonsentrasi di pusat kota Simpang Empat, sementara posko lain hanya memiliki 11 hingga 29 orang.
Anggota DPRD, Harmanudin, menegaskan pentingnya pemerataan armada di setiap wilayah. “Masih ada lima kecamatan yang minim posko. Idealnya, distribusi armada dan personel lebih merata agar tidak ada wilayah yang terabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Makhruri mendorong solusi jangka pendek yang konkret. Ia mengusulkan agar unit Damkar sementara segera ditempatkan di Kusan Hulu untuk mengantisipasi kejadian serupa. “Selain itu, relawan atau masyarakat setempat juga bisa dilibatkan dengan pelatihan dasar pemadaman agar penanganan darurat bisa dilakukan lebih cepat sebelum bantuan datang,” tambah Makhruri.
Berdasarkan kesepakatan rapat, unit Damkar sementara akan segera digeser ke Kusan Hulu. Sementara untuk jangka menengah, pembangunan posko baru di Teluk Kepayang dan Kuranji akan segera direalisasikan melalui perubahan APBD Tahun 2025. Distribusi personel yang lebih merata juga akan segera dimaksimalkan sambil menunggu penyelesaian proses hibah tanah di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki posko.
