Batulicin, Tanah Bumbu – Pemerintah daerah didorong untuk secara serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meminimalisir ketergantungan anggaran pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Dorongan ini disampaikan oleh Anggota Fraksi NasDem Sejahtera DPRD Tanah Bumbu, Ernawati, menyusul struktur APBD setempat yang dinilai masih sangat bertumpu pada komponen Transfer ke Daerah (TKD).
Kekhawatiran tersebut kian mengemuka dengan adanya rencana penurunan alokasi TKD dari pusat yang signifikan pada tahun 2026 mendatang. Berdasarkan perkiraan, kebijakan ini berpotensi mengurangi kapasitas fiskal Kabupaten Tanah Bumbu hingga 49,72 persen, sebuah angka yang berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah.
“Kita berharap pelayanan dasar kepada masyarakat tidak berkurang,” tegas Ernawati menekankan poin krusial di tengah ancaman pengetatan anggaran. Ia menyoroti pentingnya komitmen untuk menjaga program prioritas pembangunan, khususnya di bidang pelayanan publik, pendidikan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, agar tetap dapat berjalan dengan terarah.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi NasDem itu meminta agar pemerintah daerah meningkatkan selektivitas dan ketepatan dalam menyusun program kerja. Tujuannya agar belanja daerah yang diproyeksikan akan lebih terbatas itu dapat dialokasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung agenda-agenda strategis yang paling mendesak bagi masyarakat Tanah Bumbu.
