Batulicin, Tanah Bumbu – Antrean panjang kendaraan sempat terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanah Bumbu, Rabu (01/04/2026), setelah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 merebak di tengah masyarakat. Bahkan, dugaan kelangkaan dan penimbunan BBM turut mewarnai situasi yang berlangsung hampir sepanjang hari tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mengungkapkan bahwa dirinya sendiri merasakan langsung dampak kepanikan ini hingga larut malam. “Melihat dan mendengar isu yang beredar di masyarakat bahwa per 1 April 2026 akan ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, hal ini memicu kepanikan sehingga terjadi antrean panjang di SPBU Pertamina, bahkan berpotensi terjadi penimbunan di sejumlah pangkalan,” ujarnya.
Tak hanya mendengar laporan, Andi Asdar mengaku sempat berkeliling pada malam hari untuk memastikan kondisi di lapangan. “Bahkan tadi malam saya berkeliling ingin mengisi BBM jenis Pertalite, namun ternyata hampir semua SPBU tutup. Penjual eceran pun tidak ada yang mau menjual BBM. Ini menunjukkan situasi di lapangan memang sudah mulai terdampak kepanikan,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Namun demikian, setelah menelusuri informasi dari tingkat pusat, Andi Asdar menegaskan bahwa isu kenaikan BBM tersebut tidak benar. “Setelah kami mengikuti informasi resmi dari pemerintah pusat melalui Mensesneg, Kementerian ESDM, serta pimpinan DPR, dipastikan bahwa hari ini tidak ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi,” tegasnya.
Menurut Andi Asdar, kondisi chaos yang terjadi saat ini sangat mungkin dipicu oleh perilaku masyarakat yang melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Ia mengingatkan bahwa praktik penimbunan justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. “Kalau semua menimbun, yang dirugikan masyarakat sendiri. Karena itu saya mengimbau masyarakat tidak perlu panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, karena justru bisa mengganggu distribusi dan memperpanjang antrean di SPBU,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga berpotensi berdampak pada jenis BBM lainnya, seperti solar dan dexlite, yang banyak digunakan oleh pengusaha kecil sektor transportasi dan perikanan. “Hal ini tentu bisa merugikan pengusaha kecil yang memanfaatkan jenis BBM tersebut,” tambah Andi Asdar.
Lebih lanjut, ia meminta instansi terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Pertamina, untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat guna mencegah praktik penimbunan di tingkat pangkalan maupun pengecer. “Kami mendorong instansi terkait untuk terus melakukan pemantauan di seluruh wilayah Tanah Bumbu agar tidak terjadi penimbunan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Distribusi harus dijaga tetap normal, dan informasi yang jelas perlu disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi kepanikan,” pungkasnya.
