Batulicin, Tanah Bumbu – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, didampingi Wakil Ketua II, Sya’bani Rasul. Bupati Tanah Bumbu diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Wardhana.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap LPj APBD 2025. Penyampaian diawali Fraksi PDI Perjuangan oleh Hj. Sarniah, dilanjutkan Fraksi PKB oleh HM. Haris Fadillah, Fraksi Gerindra oleh H. Boby Rahman, Fraksi PAN oleh Masripai, Fraksi Golkar oleh Sayid Sultan Hasan, dan Fraksi NasDem Sejahtera oleh Hj. Ernawati.
Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi kepada Pemkab Tanah Bumbu atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 13 kali berturut-turut.
Meski demikian, sejumlah fraksi juga menyampaikan masukan dan catatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dinilai cukup besar. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar penyerapan anggaran lebih optimal dan manfaatnya semakin terasa bagi masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi bagian dari mekanisme pembahasan LPj APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
Turut hadir unsur Forkopimda, instansi vertikal, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan SKPD, perwakilan perbankan, serta jajaran perusahaan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
