JAKARTA, Kontak24.com – 10 November 2026 – Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sudah disahkan pada tanggal 28 Oktober 2026 dan langsung berlaku sejak diumumkan. Undang‑undang ini ada 23 bab serta 313 pasal, berfungsi menyatukan semua peraturan ketenagakerjaan yang sebelumnya terpisah, sekaligus menghapus Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Aturan‑aturan utama yang wajib diketahui pekerja dan perusahaa
✅ Kontrak Kerja (PKWT)
Kontrak kerja sementara paling lama 2 tahun, bisa diperpanjang dua kali masing‑masing 1 tahun. Semua harus tertulis, terdaftar, dan ada uang kompensasi ketika kontrak selesai. Perusahaan dilarang menahan ijazah milik pekerja.
✅ Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing)
Hanya boleh dipakai untuk pekerjaan pendukung saja, misalnya petugas kebersihan, katering, keamanan, dan sopir antar‑jemput pekerja.
✅ Jam Kerja dan Hak Cuti
Maksimal bekerja 40 jam dalam seminggu. Pekerja berhak cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Ibu hamil berhak cuti melahirkan minimal 3 bulan, bisa ditambah lagi sampai 3 bulan kalau ada surat keterangan dokter.
✅ Penghitungan Upah Minimum
Besar upah minimum dihitung dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu ATAU kebutuhan hidup layak, lalu diambil hasil yang paling tinggi.
✅ Jaminan Sosial
Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerja ke jaminan sosial, termasuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan dana awal dari pemerintah minimal Rp6 triliun.
✅ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK harus diupayakan untuk dihindari terlebih dahulu lalu dibicarakan antara pekerja dan perusahaan. PHK yang dilakukan tanpa kesepakatan atau tanpa putusan pengadilan sah, secara hukum dinyatakan batal.
✅ Perlindungan Kelompok Rentan
– Kuota pekerja penyandang disabilitas: 2% untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan 1% untuk perusahaan swasta
– Pekerja perempuan dilindungi dari pelecehan serta kekerasan seksual di tempat kerja
✅ Pekerja Kemitraan (termasuk pekerja platform digital)
Pekerja mitra seperti driver ojek online berhak mendapat penghasilan layak, perlindungan keselamatan kerja, dan jaminan sosial.
Alasan dibuat undang‑undang baru ini
Undang‑undang ini dibuat untuk menuruti keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU‑XXI/2023 yang meminta aturan ketenagakerjaan dikemas ke dalam satu undang‑undang tersendiri. Undang‑undang lama Nomor 13 Tahun 2003 sudah diuji sebanyak 37 kali ke Mahkamah Konstitusi sehingga isinya sudah tidak utuh lagi. Selain itu ada aturan di UU Cipta Kerja yang tidak selaras, dan banyak hal penting sebelumnya hanya diatur lewat peraturan pemerintah saja.
Pernyataan resmi (tempat untuk pernyataan juru bicara)
(Di sini nanti dimasukkan pernyataan lengkap beserta nama dan jabatan juru bicara tentang manfaat undang‑undang ini untuk pekerja maupun pelaku usaha)
Jadwal penyesuaian ke depannya
Peraturan pendukung Undang‑Undang ini harus selesai dibuat paling lambat 1 tahun. Selama masa transisi:
