Menu

Mode Gelap
Analisa Dan Evaluasi Kapolsek Satui Tekankan Disiplin Dan Tertib Pelayanan Pandangan Todung Mulya Lubis dan Hamdan Zoelva Terhadap Kasus Mardani H Maming. Anggota DPRD Tanah Bumbu Hadiri Pisah Sambut GM ASDP Batulicin Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma. Foto: Istimewa. Rapat kerja Komisi 1 DPRD Tanah Bumbu dan Disdik Cari Terobosan Kebijakan Krisis Guru Mengintai Perkuat Mitigasi Bencana Pesisir, Komisi III DPRD Tanah Bumbu Sambangi BPBD Provinsi Kalsel

ADV DPRD TANAH BUMBbU Januari 2026

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma. Foto: Istimewa.

badge-check


					Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma. Foto: Istimewa. Perbesar

TANAH BUMBU, Kontak24.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melalui mekanisme DPRD.

Penolakan tersebut sejalan dengan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang secara konsisten mempertahankan sistem Pilkada langsung sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Wayan yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu menilai, wacana Pilkada tidak langsung bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, karena berpotensi menghilangkan hak rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.

“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu tegak lurus dengan DPP dan secara tegas menolak wacana tersebut. Mekanisme itu secara tidak langsung menghilangkan hak kedaulatan rakyat,”ujar Wayan, Jumat (23/1/2026).

Ia menegaskan, PDI Perjuangan berkomitmen menjaga Pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

Menurutnya, hak memilih pemimpin tidak boleh sepenuhnya dialihkan kepada lembaga perwakilan. Selain itu, Wayan juga menyoroti potensi melemahnya legitimasi kepala daerah apabila dipilih melalui DPRD.

Ia menilai, mandat kepemimpinan akan lebih kuat apabila berasal langsung dari suara rakyat.

“Legitimasi pemimpin bisa dipertanyakan jika tidak dipilih langsung oleh rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi membuka ruang praktik politik transaksional yang berlangsung secara tertutup.

“Pemilihan oleh DPRD dikhawatirkan memicu transaksi politik di ruang tertutup, di mana kesepakatan antar partai lebih dominan dibandingkan pertimbangan kapasitas dan integritas calon,” tegasnya.

Diketahui, wacana Pilkada tidak langsung kembali mencuat seiring adanya evaluasi sistem pemilihan kepala daerah di tingkat nasional. Dalam dinamika tersebut, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai salah satu partai politik yang secara terbuka dan konsisten menolak perubahan sistem Pilkada langsung. (her)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Anggota DPRD Tanah Bumbu Hadiri Pisah Sambut GM ASDP Batulicin

24 Januari 2026 - 10:29 WIB

Rapat kerja Komisi 1 DPRD Tanah Bumbu dan Disdik Cari Terobosan Kebijakan Krisis Guru Mengintai

24 Januari 2026 - 00:49 WIB

Perkuat Mitigasi Bencana Pesisir, Komisi III DPRD Tanah Bumbu Sambangi BPBD Provinsi Kalsel

24 Januari 2026 - 00:40 WIB

Komisi II DPRD Tanah Bumbu Konsultasi ke BPKAD Kalsel Bahas Dana Bagi Hasil dan Dana Hibah.

24 Januari 2026 - 00:29 WIB

Wayan Sudarma Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

22 Januari 2026 - 23:35 WIB

Trending di ADV DPRD TANAH BUMBbU Januari 2026