TANAH BUMBU, kontak24.co- Adanya pejabat yang diduga melakukan kegiatan perjalanan dinas (Perjadin) tanpa izin, bikin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Nurliani Dardie meradang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini, kedua pejabat di lingkungan Pemko Banjarbaru itu sudah berangkat ke luar daerah menghadiri undangan penyerahan penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2024 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta, 6-8 September 2024, tanpa disposisi atau persetujuan dari atasan yang lebih berwenang, dalam hal ini Sekda.
Nurliani, perempuan yang juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel ini mengaku dirinya selama ini terbiasa taat aturan. Sehingga, ia selalu mengetahui setiap kegiatan yang berlangsung di Dispersip Kalsel.
“Kegiatannya apa, terus apa tujuan dan manfaatnya itu selalu saya ketahui. Laporannya pun juga harus ada, sehingga semuanya bisa dipertanggung jawabkan,” bebernya, Minggu (8/9/2024).
Ketika mendengar ada pejabat yang berangkat tanpa sepengetahuannya, perempuan yang akrab disapa Bunda Nunung ini sontak terjejut. Sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau laporan terkait kegiatan Perjadin yang dilaksanakan.
Kendati demikian, Bunda Nunung mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggalkan tugas atau mendapatkan tugas tambahan harus mendapatkan izin dan taat aturan.
“Setiap ASN yang yang diberikan tugas yang lain atau di luar tugas harian, maka harus mendapatkan surat perintah tugas. Dasar penerbitan surat perintah tugas harus jelas, misalnya ada undangan atau acara, sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), karena ini perjalanan menggunakan anggaran daerah,” tegas Bunda Nunung.
Meski disisi lain, Bunda Nunung tak menampik bahwa permohonan telaahan staf perjalanan dinas yang diajukan oleh pejabat bersangkutan memang ada. Namun, saat hendak diajukan disposisi, kedua pejabat yang diketahui eselon II dan III itu sudah berangkat alias sudah berada di luar daerah.
“Jadi bukan soal penghematan saja, tapi mau dilihat juga kepentingannya apa? Tidak bisa asal berangkat saja. Makanya harus izin, jangan jadi preseden buruk,” tegasnya.
Alumni ASN Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru era Wali Kota Rudy Resnawan, Ruzaidin Noor sampai Nadjmi Adhani ini menambahkan, dulu pegawai Pemko Banjarbaru sangat disipllin dalam hal kehadiran apel harian maupun gabungan tiap bulannya.
“Tidak seperti sekarang banyak PNS tidak ikut apel pagi maupun gabungan, khususnya PNS lingkup Sekretariat,” bebernya.
Demikian pula dalam hal Perjadin, kata Bunda Nunung, dulu tidak ada yang berani melakukan Perjadin sebelum mendapat izin.
“Bahkan sejak dari mulai permohonan pengajuan Perjadin sangat ketat, harus dilampirkan data berupa daftar Perjadin yang sudah dilakukan sebagai bahan pertimbangan,” terangnya.
Tak cukup sampai di situ, saat rapat koordinasi bulanan pertama dirinya sebagai Pj Sekda Banjarbaru bersama seluruh kepala SKPD, Camat, dan Lurah lingkup Pemko Banjarbaru, Ia sudah menyampaikan dan mengingatkan PNS agar taat aturan dan jangan sampai melanggar aturan.
Lebih lanjut, dikatakan Bunda Nunung, jika pejabat itu ke luar daerah diduga tanpa izin dan kemudian meninggalkan tugas, maka yang bersangkutan telah melanggar etika disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Sekali lagi sebagai ASN harus taat aturan, ASN harus tegas lurus sesuai aturan, mana yang sesuai mana yang tidak sesuai, jangan ada yang melenceng,” pungkasnya. (her)
