KAL-SEL, kontak24.com – Menjelang rencana unjuk rasa Aliansi Kalsel Melawandi depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Senin (01/09/25), Gubernur Muhidin mengimbau wakil rakyat menemui demonstran dan membuka ruang dialog.
“Saya sebagai pimpinan daerah mengimbau DPRD agar melayani masyarakat yang datang dengan baik. Apabila bisa dijangkau permintaannya, dituruti. Apabila tidak bisa dirundingkan bersama,” kata Muhidin di sela Musda dan Bimtek DPW PAN se-Kalsel, Sabtu (30/08/24).
Ia berharap aksi berjalan kondusif dan tidak terprovokasi pihak luar. “Mudah-mudahan demo ini tidak ada yang menunggangi serta memprovokasi. Yang jelas kita harus bisa mencari solusi yang terbaik, jangan sampai terbawa emosi seperti daerah lain,” ujarnya.
Menurut Muhidin, DPRD Kalsel, yang diketuai Supian HK, memiliki peran penting dalam menjaga ketenangan dengan menanggapi aspirasi massa secara terbuka. “Yang penting DPRD harus melayani masyarakat dengan baik, bagaimana kehendak daripada rekan-rekan,” tegasnya.
Rencananya, berbagai elemen mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online hingga kelompok masyarakat sipil berunjuk rasa pada Senin. Titik kumpul ditetapkan di Taman Kamboja. Selanjutnya mereka jalan menuju Gedung DPRD Kalsel.
Seperti di daerah lain, aksi ini antara lain menolak kenaikan pendapatan anggota dewan dan menuntut pengusutan tewasnya pengemudi ojol akibat ditabrak serta dilindas kendaraan Brimob pada Kamis (28/8) malam.
Aliansi Kalsel Melawan juga mengusung isu lokal yakni menolak langkah pemerintah membentuk Taman Nasional Meratus yang dinilai merugikan masyarakat adat. “Banyak kebijakan yang tidak mencerminkan asas keadilan bagi rakyat Indonesia,” ujar Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel Rizky saat konsolidasi akbar Aliansi Kalsel Melawan di bawah Jembatan Banua Anyar Banjarmasin, Jumat (29/08/25) malam.
Mereka mendesak Ketua DPRD Kalsel Supian HK menemui mereka pada Senin. Desakan itu berkaitan komitmen politik yang pernah diikrarkan Supian.
“Ketika pelantikan, beliau menandatangani fakta integritas. Makanya kami tegaskan, pada Senin beliau harus hadir menemui massa,” ungkap Rizky.
Ratusan orang yang menghadiri konsolidasi pun menyatakan siap bersatu. Suasana semakin riuh ketika massa membentangkan bendera Jolly Roger yang ada di anime One Piece. Pengibaran itu disambut sorakan panjang peserta aksi yang hadir.
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banjarmasin Edi Sucipto menegaskan komitmen organisasinya untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang merasa tertindas, termasuk dalam aksi di depan Gedung DPRD Kalsel pada Senin.
“Kami pasti pasang badan. Apalagi sebagai Peradi, kami disumpah untuk itu, membela tanpa dibayar. Artinya Peradi siap buka bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya, Sabtu.
Edi menilai aksi tersebut tidak lepas dari keresahan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, yang dirasa tidak berpihak kepada masyarakat. Ia secara khusus menyoroti wacana kenaikan pajak yang dinilainya tidak tepat waktu. “Kalau masalah pajak sebaiknya tidak ada kenaikan. Masyarakat kita sedang sakit, dibebani pajak lagi,” tegasnya.
Edi juga menyinggung polemik pembentukan Taman Nasional Meratus. Menurutnya, langkah pemerintah tersebut harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat. “Kalau masyarakat adat tidak mengizinkan, apa boleh buat. Kasihan mereka. Jangan sampai hak masyarakat adat kita diabaikan,” kata Edi. (Enj)
