BANJARBARU, kontak24.com – Ratusan Aktivis Kalimantan Selatan berkumpul dalam acara bertajuk “Rembuk Aktivis Banua Save Aktivis dan Selamatkan Dunia Pendidikan Di Banua” bertempat di Hotel Roditha, Banjarbaru, (19/09/24).
Pertemuan ini bertujuan menjadi wadah bagi para aktivis untuk mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi, khususnya pengancaman terhadap aktivis oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalimantan Selatan.
Agenda utama pertemuan adalah pemaparan kasus pengancaman dan penguntitan yang dialami oleh Aliansyah, Ketua Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK).
Pengancaman ini diduga dilakukan oleh Kadisdik Muhammadun alias Madun, yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan beraktivitas para aktivis.
Badrul Ain Sanusi Al Afif, selaku Ketua Parlemen Jalanan dan DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Selatan, membuka diskusi dengan pernyataan tegas.
Ia mengecam tindakan yang mengancam kebebasan berpendapat dan mengingatkan bahwa situasi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak sistem pendidikan secara keseluruhan.
Badrul juga mengajak semua peserta untuk bersatu melawan praktik intimidasi yang dapat menghambat perkembangan dunia pendidikan di Kalimantan Selatan.
Anang Rosyadi, Ketua DPD Jalan Lurus Kalimantan Selatan, menambahkan bahwa saat ini terdapat hubungan tidak sehat antara kepala dinas dan dunia pendidikan.
Ia menyatakan, “Ketika seseorang berkuasa, jangan menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan diri sendiri dengan segala arogansinya.”
Anang menegaskan bahwa gubernur memiliki kewenangan untuk mencopot atau meminta mundur kepala dinas yang menyalahgunakan kekuasaan, dan mempertanyakan mengapa gubernur seperti tak berdaya membiarkan situasi tersebut.
Dalam sesi diskusi, Anang juga mengutip pernyataan Rocky Gerung tentang pentingnya proses berpikir kritis dalam pengambilan keputusan.
Para aktivis sepakat bahwa dorongan untuk berpikir kritis sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
Alimun alias Datu Badok dari Ormas Gerakan Perubahan Kalsel memperingatkan bahwa insiden ini jangan sampai menjadi preseden buruk seperti tragedi 1998, di mana banyak aktivis hilang akibat ketidakadilan.
Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan antar sesama aktivis agar etika moral dalam berjuang tidak terabaikan, menyatakan, “Etik moral aktivis tidak terbendung oleh struktur hukum, melainkan harus diikat dengan rasa persaudaraan.”
Sementara itu, Wahid Hasyim dari ARUN menekankan bahwa tindakan pidana pengancaman dan dugaaan persekongkolan jahat harus diusut tuntas. Ia menegaskan komitmen untuk mendampingi korban, dengan mengatakan.
“Kami akan mengawal dan memberikan pendampingan hukum jika diperlukan.” Sebagai aktivis muda, mereka bertekad menanggapi segala bentuk Arogansi dan ketidakadilan yang terjadi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyatukan visi dan misi demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Dengan semangat kolaborasi, para aktivis bertekad untuk melanjutkan aksi dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi.
Di akhir acara, para aktivis menyusun draf petisi sebagai suara kolektif yang menuntut keadilan dan penegakan hukum terhadap praktik Arogansi .pelanggaran moral dan etika serta pengancaman .
Petisi ini akan ditandatangani oleh para aktivis dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan demokrasi. di Kalimantan Selatan, dengan harapan dapat mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat. (her)
