TANAH BUMBU, kontak24.com – Rapat Kerja Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Tenaga Ahli DPRD Tanah Bumbu dilaksanakan di ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Tanah Bumbu, Kamis (05/09/24).
Rapat Dipimpin langsKetua Bepemperda DPRD Tanah Bumbu sekaligus membuka rapat.
Harmanudin mengatakan, Rapat digelar terkait Usulan Judul Raperda Inisiatif Tahun Anggaran 2025, yang mana nantinya usulan Raperda Inisiatif ini akan digabungkan dengan Raperda Ekskutif untuk dirapatkan bersama.
Dalam rapat, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Nasdem Sejahtera, PKB dan Fraksi Golkar menyampaikan belum ada usulan yang bisa diajukan karena belum ada Reses dan rapat Internal.
Karena tidak ada usulan, Pimpinan Rapat meminta antar Fraksi koordinasi dengan yang lainnya untuk bisa mengusulkan Raperda Inisiatif Tahun 2025, agar jangan sampai Raperda Inisiatif hanya dari pihak Ekskutif saja.
“Saya hanya harap usulan Raperda Inisiatif DPRD sudah masuk saat pembahasan Raperda dengan pihak Ekskutif,” pinta Harmanudin.
Dalam rapat dibahas banyaknya Perda yang tidak bisa diberlakukan dan dilaksanakan karenaJuknis dan Perbup nya tidak turun.
Untuk itu, Pimpinan Rapat meminta semua Anggota Bapemperda agar lebih selektif mengevaluasi Raperda yang diusulkan oleh Ekskutif.
Staf Ahli DPRD Tanbu, Zulkifli AR dalam kesempatan itu menyampaikan tak perlu mencari Raperda Baru, namun Perda yang tidak relevan bisa dievaluasi dan dijadikan Perda Inisiatif DPRD.
Menurut Andi Erwin Prasetya selaku Mantan Ketua Bapemperda Tanbu, berdasarkan komunikasi dengan Bagian Hukum, Perda yang tak ada Juknis dan Perbup nya akan dilanjut.
pembahasannya, dan SKPD mana yang telah mengajukan Raperda harus bertanggungjawab terhadap proses dan pelaksanaan Raperda yang diusulkannya hingga menjadi Peraturan Daerah.
Masukan dari Pimpinan Rapat, dirinya lebih condong kepada Perda Penghasil yang belum selesai untuk ditindaklanjuti dan bisa dilaksanakan agar PAD bisa terdongkrak dan meningkat.
Akhirnya disepakati untuk menjadikan skala prioritas mengevaluasi Perda yang belum bisa dilaksanakan karena Juknis dan Perbup dengan mengundang Bagian Hukum untuk membahas dan mengevaluasi Perda yang sudah disahkan. (Red)
