BREAKING

Berita DaerahDPRD Tanah Bumbu

Paripurna DPRD Tanah Bumbu Tegaskan Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ 2025

Batulicin, Tanah Bumbu – Agenda pengawasan berjalan serius di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu, ketika rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penegasan tindak lanjut rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 digelar pada Rabu (15/04/2026).

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, itu dihadiri oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, jajaran SKPD, asisten daerah, serta seluruh anggota dewan. Suasana tertib mewarnai jalannya sidang, di mana pimpinan DPRD menyampaikan pandangan dan penegasan terkait substansi rekomendasi yang telah dirumuskan.

Andrean Atma Maulani menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan bukanlah dokumen biasa. Ia menyebutkan bahwa hasil pembahasan mendalam tersebut harus dijadikan pedoman utama dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. “Paripurna ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD benar-benar ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

DPRD menyoroti tiga fokus utama yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah daerah, yakni peningkatan efektivitas program pembangunan, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Agenda ini menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan paripurna dan berbagai masukan konstruktif yang diberikan DPRD. Ia memastikan bahwa seluruh rekomendasi tidak akan berakhir sebagai catatan usang. “Melalui forum paripurna ini, kami menerima seluruh catatan strategis dari DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti dalam program pembangunan berikutnya,” kata Andi Rudi.

Orang nomor satu di Tanah Bumbu itu juga menegaskan bahwa paripurna tersebut mencerminkan sinergi yang sehat antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar koordinasi dan komunikasi kedua lembaga terus terjaga, demi mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

Related Posts