TANAH BUMBU, Kontak24com – Enam fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Meski menyetujui, seluruh fraksi tetap memberikan saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua I, Hasanuddin. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana.yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.
Adapun enam fraksi yang menyatakan persetujuan tersebut adalah:
-
Fraksi PDI Perjuangan
-
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
-
Fraksi Gerindra
-
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
-
Fraksi Golkar
-
Fraksi NasDem Sejahtera
Dalam pemandangan umumnya, masing-masing fraksi menekankan agar penyusunan APBD 2027 memperhatikan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut terungkap, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,18 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,88 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp702,34 miliar.
Besaran anggaran tersebut akan menjadi landasan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai program pembangunan pada tahun 2027.
Persetujuan seluruh fraksi yang disertai saran dan masukan ini menjadi bagian penting dari proses pembahasan RAPBD sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui fungsi anggaran, DPRD Tanah Bumbu berkomitmen mengawal agar kebijakan belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah.