BANJARMASIN, Kontak24,com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin yang akrab dipanggil Bang Dhin, meminta Pemerintah Provinsi bersama 13 kabupaten dan kota se‑Kalsel menyiapkan peta risiko bencana, mengumpulkan data persediaan pangan serta air, dan menyusun aturan penyaluran bantuan darurat.
Menurut Bang Dhin, persiapan ini adalah bentuk perlindungan sekaligus kesiapan menghadapi kemungkinan keadaan darurat. Adanya stok cadangan pangan bukan berarti saat ini sudah terjadi kelaparan atau pasti akan ada krisis. Kalau persediaan dikelola dengan baik, masyarakat akan terbantu saat terjadi bencana, terganggunya pelayanan, atau terhambatnya jalur distribusi kebutuhan pokok.
“Bung Karno pernah mengingatkan kita bahwa urusan pangan berkaitan dengan hidup dan matinya sebuah bangsa. Kekuatan daerah juga terlihat dari kemampuan kita menjamin warga tetap mendapat pangan serta air bersih saat masa krisis tiba,” ucap Bang Dhin.
Dia mengusulkan pemerintah daerah menyatukan semua data risiko, mulai dari banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, sampai terputusnya akses jalan. Data itu digabungkan dengan keterangan stok pangan yang siap dikirim, lokasi gudang, nama pemasok, batas masa simpan, kebutuhan harian warga, serta nomor kontak penanggung jawab.
Untuk kebutuhan air pun harus dicatat secara lengkap: lokasi sumber air, fasilitas yang ada, kapasitas air yang benar‑benar bisa dipakai, status fasilitas beroperasi, hasil tes kualitas air, serta jangkauan penyalurannya. Dari data tersebut pemerintah bisa lebih cepat mengetahui daerah yang butuh bantuan dan menentukan jalur pengiriman yang aman.
Kesiapan ini semakin penting karena musim hujan di Kalsel akan datang secara bertahap. Berdasarkan data BMKG, sekitar 49,3 persen wilayah Kalsel mulai masuk musim hujan November 2026, sedangkan sisanya 50,7 persen baru masuk Desember. Karena tiap daerah kondisinya berbeda, pemantauan dan langkah kesiapsiagaan harus disesuaikan dengan informasi terbaru masing‑masing wilayah.
“Jangan baru bertindak setelah jalan terputus atau stok hampir habis. Data harus selalu diperbarui, penanggung jawabnya jelas, dan prosedur bantuan harus dipahami sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa,” tegasnya.
Bang Dhin juga minta pengelolaan stok pangan dilakukan secara bergantian dengan melibatkan petani, nelayan, koperasi, BUMD, Bulog, dan pelaku usaha setempat. Tujuannya agar cadangan pangan tetap layak dikonsumsi sekaligus mendukung hasil produksi warga lokal.
Prosedur penyaluran darurat nantinya mengatur pemantauan lapangan, pengecekan kebutuhan, permohonan bantuan, pembagian alokasi, pengiriman barang, serah terima, laporan stok, sampai evaluasi. Prioritas bantuan ditujukan untuk keselamatan warga, daerah yang terisolasi, fasilitas umum, serta kelompok masyarakat rentan.
“Ini pekerjaan kesiapsiagaan untuk melindungi seluruh masyarakat Banua. Pangan dan air bersih harus tetap tersedia di masa sulit, dan pemerintah wajib punya data lengkap serta prosedur yang siap dijalankan kapan saja,” tutup Bang Dhin. (Rel)
