BANJARBARU, kontak24.com — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, S.E., M.AP (Bang Dhin) menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Workshop Kajian Evaluasi Kebijakan dan Sistem Pengelolaan UPTD dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Banjarbaru tersebut menghadirkan sejumlah, pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan akademisi. Workshop ini bertujuan menggali gagasan dan rumusan strategis dalam memperkuat peran UPTD sebagai pendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efisien, transparan, dan inovatif.
Dalam paparannya, Bang Dhin menjelaskan bahwa peran UPTD selama ini sangat penting dalam mendukung PAD melalui fungsi pelayanan teknis dan pengelolaan retribusi daerah. Namun terkadang efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan seperti lemahnya tata kelola, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga tantangan dalam penerapan sistem digital dan inovasi layanan publik.
“Optimalisasi UPTD bukan sekadar menaikkan angka penerimaan, tetapi bagaimana menghadirkan tata kelola yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap inovasi. Kita ingin UPTD menjadi instrumen yang mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban masyarakat,” ungkapnya.
Peningkatan dan optimalisasi PAD merupakan langkah krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah fluktuasi Alokasi Dana transfer pusat saat ini. Selain itu, dirinya menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata persoalan teknis fiskal, melainkan bagian dari transformasi ekonomi struktural sebagaimana diarahkan dalam RPJMD 2025-2030. Menurutnya, Kalsel harus mampu memanfaatkan potensi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk memperluas basis penerimaan daerah yang ramah lingkungan.
“Kemandirian fiskal yang kuat akan mempercepat transformasi ekonomi hijau dan biru di Kalimantan Selatan. Selama ini PAD kita bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Ke depan, kita harus memperluas basis pendapatan dari sektor produktif sepeti pertanian, perikanan, UMKM, dan sektor potensial lainnya.” tambahnya.
Dalam penutup presentasinya, Politisi PDI Perjuangan ini memaparkan tiga horizon kebijakan reformasi UPTD yang dirancang untuk memperkuat kontribusi terhadap PAD. Pada jangka pendek (2025) difokuskan pada reformasi administratif cepat melalui audit kinerja UPTD, digitalisasi layanan retribusi berbasis QRIS dan portal daerah, penerbitan regulasi teknis, serta pemberian insentif bagi UPTD berprestasi.
Jangka menengah (2026–2027) yang diarahkan pada restrukturisasi UPTD yang tidak efisien, transformasi kelembagaan, pengembangan dashboard PAD berbasis data real time, serta kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.
Sementara jangka panjang (2028–2030) menekankan pembentukan ekosistem inovasi daerah melalui integrasi UPTD dalam RISDA Kalimantan Selatan, monetisasi aset melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta, serta penguatan kapasitas SDM yang adaptif dan profesional. (Rel)
