TANAH BUMBU, Kontak24.com – Menelusuri Jejak Sejarah: Dari Mana Asal-usul Nama Tanah Bumbu?
Kabupaten Tanah Bumbu, yang dikenal dengan julukan “Bumi Bersujud,” merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang memiliki kekayaan alam luar biasa, mulai dari batubara hingga pesisir pantai yang menawan. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana sebenarnya nama “Tanah Bumbu” berasal?
Nama Tanah Bumbu tidak muncul begitu saja. Terdapat perpaduan antara catatan sejarah, cerita rakyat, dan letak geografis yang melatarbelakangi penamaan wilayah ini.
Pada abad ke-18, migrasi suku Bugis ke wilayah Pagatan memberikan pengaruh besar terhadap identitas daerah ini. Perpaduan budaya antara suku Banjar lokal, Dayak, dan pendatang Bugis menciptakan corak sosial yang unik di Tanah Bumbu. Nama Tanah Bumbu kemudian menjadi identitas kolektif bagi wilayah-wilayah pesisir tenggara Kalimantan ini sebelum akhirnya resmi menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2003, hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru.
Potensi Tanah yang “Berbumbu” di Era Modern
Jika dulu istilah “Bumbu” dikaitkan dengan tanaman rempah, saat ini “bumbu” tersebut seolah bermetafora menjadi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tanah Bumbu kini menjadi pusat ekonomi baru di Kalimantan Selatan berkat sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan pelabuhan internasional.
Memahami asal-usul nama Tanah Bumbu bukan sekadar soal etimologi, melainkan tentang menghargai warisan leluhur yang melihat tanah ini sebagai tempat yang penuh berkah dan kesuburan. Hingga kini, semangat kesuburan dan kekayaan itu tetap terjaga dalam derap pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang berkelanjutan.
Terbentuknya Berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu.
Aspirasi pemekaran wilayah Tanah Bumbu sebenarnya telah muncul sejak tahun 1959. Saat itu, masyarakat membentuk panitia pemekaran di Pagatan. Namun, upaya tersebut gagal dan berhenti pada tahun 1972.
Setelah vakum hampir tiga dekade, semangat itu kembali menyala pada Agustus 2000. Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk, terdiri dari perwakilan delapan kecamatan—meliputi lima kecamatan eks Kawedanan Tanah Bumbu Selatan serta Kecamatan Sungai Loban, Kalumpang Hulu, dan Hampang.
Mereka tak hanya berkonsultasi ke daerah lain yang telah berhasil melakukan pemekaran, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, tetapi juga menyusun buku proposal kelayakan sebagai syarat utama menuju daerah otonom. Proposal itu diajukan ke eksekutif dan legislatif Kabupaten Kotabaru, namun mendapat penolakan.
Tak menyerah, panitia menembus batas. Mereka menjalin komunikasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Gerakan ini mendapat dukungan dari Gubernur Kalsel dan DPRD Provinsi, serta terus bergerak menyuarakan aspirasi rakyat Tanah Bumbu.
“Bayangkan, panitia melakukan 17 kali perjalanan ke Jakarta, 20 kali ke Surabaya, 4 kali ke Kalimantan Timur, dan 75 kali ke Kotabaru. Mereka juga menggelar 185 kali rapat koordinasi, mengirimkan 289 surat resmi ke Bupati dan DPRD Kotabaru—tanpa satu pun jawaban.
Upaya itu akhirnya berbuah hasil. DPRD Kotabaru menerbitkan surat keputusan yang mendukung pemekaran lima kecamatan: Batulicin, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Sungai Loban, dan Satui. Disusul dukungan dari Bupati Kotabaru, DPRD Provinsi, dan Gubernur Kalsel.
Puncaknya, pada 27 Januari 2003, DPR RI mengesahkan pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu melalui Sidang Paripurna. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 resmi berlaku pada 25 Februari 2003, menjadikan Tanah Bumbu sebagai kabupaten baru di Kalimantan Selatan.
Tonggak sejarah itu semakin lengkap dengan pelantikan H. Zairullah Azhar sebagai Pejabat Bupati pertama pada 8 April 2003.
Dua puluh Tiga tahun kemudian, semangat perjuangan itu tetap hidup. Terlihat dari semaraknya peringatan hari jadi yang diwarnai dengan pakaian adat dari berbagai penjuru Nusantara yang menegaskan bahwa Tanah Bumbu adalah rumah bagi keberagaman budaya Indonesia. (her)
