TANAH BUMBU, kontak24.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna untuk meninjau respons pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Senin (04/11/25).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD H. Hasanuddin ini menegaskan penurunan anggaran dari Rp3,5 triliun menjadi Rp2,75 triliun sebagai dampak pemotongan transfer dana pusat, dengan prioritas belanja yang tetap difokuskan pada pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Eryanto Rais, menyatakan penyesuaian anggaran dilakukan akibat penurunan signifikan Dana Transfer Pusat (TKD). “Penurunan belanja daerah dari Rp3,5 triliun menjadi Rp2,75 triliun dilakukan secara selektif tanpa mengganggu pelayanan dasar masyarakat,” tegas Eryanto dalam rapat di Ruang Sidang Paripurna DPRD.
Enam fraksi menyoroti aspek transparansi, akuntabilitas, dan strategi fiskal. Fraksi PAN menekankan pentingnya kesejahteraan publik, sementara Fraksi NasDem mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan digitalisasi sistem pemungutan. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan dasar hukum penyesuaian angka dalam RAPBD, yang dijawab pemerintah dengan merujuk pada penurunan TKD.
Waspada Banjir Rob! Fenomena Supermoon Ancam Pesisir Kalsel, Ketinggian Air Laut Bisa Capai 2,9 Meter
Fraksi Gerindra mengingatkan komitmen visi-misi daerah, direspons dengan penguatan sistem pengawasan internal dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD-RI). Sementara Fraksi PKB menilai target PAD harus realistis, disertai program prioritas seperti diversifikasi pangan senilai Rp1,57 miliar dan pengembangan perikanan budidaya Rp7,12 miliar.
Fraksi Golkar menyoroti ketidaksesuaian antara KUA-PPAS dan RAPBD 2026. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan angka bukan kenaikan, melainkan penurunan akibat penyesuaian pendapatan. “Seluruh proses penyusunan RAPBD telah mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas,” papar Eryanto.
Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta perwakilan SKPD. Pemerintah menggarisbawahi langkah antisipasi inflasi melalui optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemerataan pembangunan. Program ketahanan pangan dan energi menjadi fokus, dengan alokasi dana untuk prasarana pertanian Rp2,42 miliar.
Rapat berjalan tertib dan menjadi dasar untuk penyusunan akhir APBD 2026, yang diharapkan tetap memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat meski anggaran dipangkas.(her)
