BREAKING

Politik

Bang Dhin Ingatkan Pemerintah Daerah: Jangan Tunggu Banjir dan Longsor Terjadi, Mitigasi Musim Penghujan Harus Dilakukan Sejak Dini

BANJARMASIN, kontak24.com –  Memasuki periode musim penghujan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mengingatkan pemerintah provinsi bersama 13 pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, tanah longsor, angin kencang, serta kerusakan infrastruktur akibat tingginya curah hujan.

Menurut Bang Dhin, mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau respons sesaat ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah harus memiliki langkah antisipasi yang konkret, terukur, dan terkoordinasi hingga tingkat desa.

*“Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika rumah warga sudah terendam, jalan terputus, dan masyarakat harus mengungsi. Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana datang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegas Bang Dhin.*

Kalsel Harus Belajar dari Pengalaman Banjir

Bang Dhin menilai pengalaman bencana banjir yang pernah melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan harus menjadi bahan evaluasi serius dalam memperbaiki sistem pencegahan dan penanganan bencana.

Wilayah yang memiliki kerentanan terhadap genangan, luapan sungai, longsor, dan gangguan akses transportasi perlu memperoleh perhatian khusus berdasarkan hasil pemetaan risiko yang diperbarui.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak semata-mata berkaitan dengan intensitas hujan, tetapi juga harus dilihat dari kondisi daerah aliran sungai, perubahan tata guna lahan, sedimentasi, berkurangnya kawasan resapan air, serta kapasitas drainase.

“Kita tidak bisa terus menerus menyalahkan hujan setiap kali banjir terjadi. Pemerintah harus berani mengevaluasi kondisi lingkungan, tata ruang, daerah aliran sungai, dan infrastruktur pengendali banjir. Persoalan yang berulang membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar masalah,” ujarnya.

*Enam Langkah Mendesak Menghadapi Musim Penghujan*

Bang Dhin meminta pemerintah daerah melalui BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait segera memperkuat enam langkah mitigasi.

1. Memperbarui peta wilayah rawan bencana. Mengidentifikasi desa, permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur vital yang berpotensi terdampak banjir maupun tanah longsor.
2. Melakukan normalisasi drainase dan penanganan sungai secara terukur. Membersihkan saluran air, memperbaiki drainase yang rusak, serta menangani sedimentasi berdasarkan kajian teknis dan ketentuan lingkungan.
3. Memperkuat sistem peringatan dini. Mengintegrasikan informasi BMKG, pemantauan tinggi muka air, dan komunikasi pemerintah desa agar masyarakat menerima peringatan lebih cepat.
4. Memastikan kesiapan logistik dan jalur evakuasi. Menyiapkan perahu evakuasi, kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan, tempat pengungsian, dan perlindungan kelompok rentan.
5. Melakukan pemeriksaan infrastruktur vital. Memastikan jembatan, jalan penghubung antardesa, tanggul, jaringan air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan dalam kondisi aman.
6. Menyiapkan anggaran dan mekanisme respons darurat. Memastikan kesiapan pendanaan sesuai ketentuan, pembagian tanggung jawab antarinstansi, serta prosedur penanganan cepat ketika bencana terjadi.

*Jangan Abaikan Desa Terpencil dan Wilayah Pesisir*

Bang Dhin juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman, bantaran sungai, pesisir, dan kepulauan, termasuk Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Menurutnya, daerah dengan akses transportasi terbatas menghadapi risiko tambahan ketika cuaca ekstrem mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok.

*“Bagi masyarakat di wilayah terpencil, bencana bukan hanya soal rumah terendam. Ketika jalan terputus atau transportasi laut terganggu, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan aktivitas ekonomi ikut terancam. Karena itu, mitigasi harus memperhatikan karakteristik setiap wilayah,” jelasnya.*

DPRD Dorong Evaluasi Kesiapan Anggaran Bencana

Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Bang Dhin menekankan pentingnya perlindungan layanan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial selama musim penghujan.

Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pemeriksaan kesiapan fasilitas kesehatan, sekolah, tempat pengungsian, serta kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, ia meminta agar kesiapan anggaran penanggulangan bencana dapat dievaluasi secara transparan, termasuk efektivitas program pencegahan yang selama ini dilaksanakan.

*“Ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadapi musim penghujan bukan seberapa cepat pejabat datang meninjau lokasi banjir, tetapi seberapa banyak risiko yang berhasil dikurangi sebelum bencana terjadi,” katanya.*

Keselamatan Rakyat Tidak Boleh Menunggu Bencana

Menutup pernyataannya, Bang Dhin mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas relawan, dan masyarakat untuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana secara bersama-sama.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Kalimantan Selatan harus semakin memperhatikan ketahanan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta kemampuan daerah menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko bencana.

*“Hujan adalah fenomena alam yang tidak bisa kita hentikan. Tetapi risiko dan dampak bencana bisa kita kurangi melalui perencanaan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan pemerintah yang siap bekerja sebelum keadaan menjadi darurat.”*

“Jangan tunggu banjir datang baru bergerak. Jangan tunggu korban berjatuhan baru mengevaluasi. Negara harus hadir melalui tindakan pencegahan, bukan hanya bantuan setelah bencana,” pungkas Bang dhin

Related Posts