Kotabaru – Guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Kegiatan yang berlangsung di Aula Bamega pada Senin (27/10/2024) ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, unsur kecamatan, serta instansi dan mitra terkait.
Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr. Norma Yuni Kartika, M.Sc., M.Pd., bersama tim ahli Prof. Dr. Suratno, M.Pd. Turut hadir M. Anshor, MM, selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Eko Pribadi, pimpinan PT Arutmin Indonesia NPLCT sekaligus Ketua Forum CSR Kabupaten Kotabaru.
Rapat membahas evaluasi capaian program penurunan stunting tahun berjalan, kendala di lapangan, serta langkah strategis menuju target prevalensi stunting sesuai ketetapan pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kotabaru sekaligus Ketua TPPS, Syairi Mukhlis, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa angka stunting di Kotabaru berdasarkan SSGI 2024 tercatat 23,2 persen, meningkat dari sebelumnya yang sebesar 20,1 persen.
“Tentu ini menjadi tantangan kita bersama. Kita harus mengambil langkah strategis agar angka ini dapat ditekan minimal sesuai target provinsi, bahkan jika memungkinkan mencapai target nasional,” ujarnya.
Syairi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, melibatkan Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga pemerintah desa dan pelaku usaha melalui program CSR. Ia juga mendorong terciptanya inovasi digital berupa aplikasi pemantauan gizi balita untuk percepatan deteksi kondisi balita secara real time.
Lebih lanjut, Wabup meminta agar anggaran penanganan stunting direncanakan secara terarah dan terintegrasi. Ia menekankan bahwa program bantuan sosial, penyediaan jamban sehat, bedah rumah, edukasi calon pengantin, penguatan Posyandu, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga harus berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani, M.Ph., menjelaskan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas nasional, termasuk di Kotabaru, karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045.
Dalam kegiatan ini, beberapa materi utama disampaikan, antara lain:
-
Analisis peningkatan stunting di Kotabaru oleh Prof. Dr. Suratno, M.Pd.
-
Analisis perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap stunting oleh Dr. Norma Yuni Kartika, M.Sc., M.Pd.
-
Optimalisasi peran pemerintah desa dalam konvergensi pencegahan stunting oleh Dinas PMD.
-
Sinergi pendanaan CSR untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh Forum CSR Kotabaru.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap semakin memperkuat komitmen dan keselarasan program antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru,” ujar Sri Sulistiyani.
Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mempercepat konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dengan kerja sama yang terpadu, diharapkan kualitas kesehatan anak dan pengembangan SDM di Kotabaru dapat meningkat, serta prevalensi stunting dapat ditekan secara signifikan.
