PKS Hadirkan Rumah Advokasi Hukum: Siap Kawal Keadilan untuk Rakyat

JAKARTA, Kontak24 com  – Komitmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam membela hak-hak warga negara kini semakin nyata. PKS resmi meluncurkan Rumah Advokasi Hukum PKSdi Jakarta. Senin ( 18/5/26). Langkah ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Acara yang dipusatkan di Aula MD Building, Kantor DPTP PKS Jakarta ini, tidak hanya sekadar peresmian, namun juga menjadi ajang pembedahan mendalam terkait KUHP dan KUHAP baru.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Drs. Adang Daradjatun, menegaskan bahwa perubahan hukum nasional harus dikawal agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan sekadar aturan di atas kertas.

Tim Advokasi DPW PKS Kalimantan Selatan, Suntin Yono, S.H. dan M. Subhan, S.HI., M.H., yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyambut baik inisiatif ini. Bagi mereka, kehadiran Rumah Advokasi Hukum PKS adalah amunisi baru untuk melayani warga di daerah.

“Tantangan hukum ke depan semakin kompleks. Dengan memahami KUHP dan KUHAP baru, kami di Kalsel kini lebih siap memberikan edukasi dan pendampingan yang konkret.

Kami ingin memastikan masyarakat tidak lagi merasa sendirian saat berhadapan dengan masalah hukum,” ujar M. Subhan dengan penuh semangat.

Senada dengan itu, Suntin Yono menekankan pentingnya wajah hukum yang humanis. Menurutnya, politik bukan sekadar urusan kekuasaan, melainkan bagaimana instrumen hukum digunakan untuk melindungi yang lemah.

 “Sinergi antara partai dan masyarakat adalah kunci terciptanya keadilan,” tambahnya.

Peluncuran Rumah Advokasi Hukum ini diharapkan menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan akses keadilan. PKS ingin memastikan bahwa setiap warga negara—terlepas dari latar belakangnya—memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Dengan hadirnya pusat layanan advokasi ini, PKS Kalsel kini semakin mantap melangkah untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak warga Banua. (AA)