BANJARMASIN, Kontak24.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan andalan pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Namun di balik semangat mulianya, pelaksanaan program ini mulai menuai catatan kritis dari daerah.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menilai program sebesar MBG tak cukup hanya bertumpu pada niat baik. Menurutnya, kebijakan publik harus diuji secara rasional: tepat sasaran, berkelanjutan secara fiskal, dan tidak menimbulkan efek samping bagi sektor lain—terutama pendidikan.
“Kalau anggaran pendidikan terserap besar untuk makan gratis, kita harus jujur. Apa dampaknya terhadap kualitas guru, infrastruktur sekolah, dan mutu pembelajaran?” ujarnya tegas.
Sepertiga Anggaran untuk Konsumsi
Data APBN 2026 menunjukkan anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp 769 triliun. Dari angka tersebut, Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk MBG. Artinya, hampir sepertiga dana pendidikan habis untuk pembiayaan konsumsi harian siswa.
Bagi Bang Dhin, fakta ini perlu disikapi hati-hati.
Istilah “gratis”, kata dia, seringkali menimbulkan persepsi keliru di publik. Padahal, biaya program tetap dibayar masyarakat melalui pajak dan diambil dari ruang fiskal pendidikan.
“Gratis itu bukan tanpa biaya. Uangnya dari anggaran pendidikan juga. Maka transparansi dan akuntabilitas wajib dibuka ke publik,” jelasnya.
Masalah Kualitas di Lapangan
Tak hanya soal anggaran, pelaksanaan teknis MBG juga menjadi sorotan. DPRD Kalsel menerima sejumlah laporan terkait kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, standar kebersihan yang rendah, hingga dugaan kasus keracunan di beberapa daerah.
Menurut Bang Dhin, kondisi ini ironis.
Program yang bertujuan meningkatkan kesehatan justru berpotensi menghadirkan risiko baru jika pengawasan longgar.
“Standar gizi, keamanan pangan, sampai distribusi harus diawasi ketat. Libatkan ahli, jangan asal jalan,” katanya.
Tak Semua Daerah Butuh Pendekatan Seragam
Ia juga mengkritik pendekatan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, kondisi tiap daerah berbeda. Ada wilayah yang lebih mendesak butuh perbaikan ruang kelas, ada yang kekurangan guru, ada pula yang memang menghadapi kerawanan pangan.
Karena itu, MBG seharusnya berbasis data dan kebutuhan spesifik daerah, bukan dipukul rata.
“Jangan semua diperlakukan sama. Kebijakan nasional tetap harus sensitif terhadap realitas lokal,” tegasnya.
Dorong Evaluasi Total
Sebagai langkah konstruktif, DPRD Kalsel mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini: audit efektivitas, audit anggaran, hingga kajian keberlanjutan fiskal jangka menengah. Bahkan, opsi redesign kebijakan dinilai perlu jika hasilnya menunjukkan ketidakefisienan.
Bagi Bang Dhin, evaluasi bukan bentuk penolakan.
Sebaliknya, itu adalah cara memastikan program benar-benar memberi manfaat maksimal tanpa mengorbankan kualitas pendidikan generasi mendatang.
“Keberanian mengevaluasi itu penting. Niat baik harus diiringi kebijakan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” tutupnya. (Red)
