Ketua DPRD Tanah Bumbu Ingatkan Pengelolaan Dana Pusat Harus Transparan dan Tepat Sasaran.

TANAH BUMBU, Kontak24com, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, SH “memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa setiap rupiah dari pemerintah pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Bumi Bersujud.

Menurut Andrean, anggaran pusat yang masuk ke daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun dana dekonsentrasi lainnya, memiliki aturan main yang sangat ketat.

“Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna anggaran agar selalu berpedoman pada regulasi yang ada. Pengelolaan APBN itu diawasi langsung oleh berbagai lembaga pusat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas adalah harga mati,” ujar Andrean saat ditemui di Gedung DPRD Tanah Bumbu.

Ia menekankan bahwa ketelitian dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat krusial agar tidak terjadi temuan di kemudian hari yang berpotensi tersangkut masalah hukum.

Andrean juga meminta agar setiap proyek yang didanai APBN harus diawasi secara ketat di lapangan.

“Jangan sampai hanya mengejar penyerapan anggaran yang tinggi, tapi kualitas pekerjaannya buruk atau bahkan tidak tepat sasaran.

Setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas bagi kesejahteraan rakyat Tanah Bumbu,” tambahnya.

Ketua DPRD juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara APBN dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran (double budgeting) pada objek pembangunan yang sama.

Selain fungsi pengawasan dari DPRD, Andrean juga mengajak masyarakat untuk turut serta memantau jalannya pembangunan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, partisipasi publik merupakan salah satu kunci suksesnya pembangunan daerah.

“Kami di legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan kami dengan maksimal. Kami ingin Tanah Bumbu menjadi contoh daerah yang bersih dan profesional dalam mengelola anggaran negara,” tutupnya.

Peringatan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pejabat pembuat komitmen dan kepala dinas di lingkup Pemkab Tanah Bumbu untuk tetap berada di jalur yang benar dalam menggunakan amanah uang rakyat.  (her)