Batulicin, Tanah Bumbu – Suasana berbeda terlihat di Mini Stage EXPO Tanbu 2026, ruang terbuka samping KFC Simpang Empat, ketika High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tanah Bumbu digelar pada Minggu (05/04/2026). Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, tampak hadir bersama jajaran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, menunjukkan keseriusan dua lembaga dalam mendorong transformasi digital.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem. “Digitalisasi harus mampu menghadirkan kemudahan, efisiensi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya tegas di hadapan peserta rapat. Ia juga menekankan bahwa Pemkab Tanah Bumbu terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Implementasi ETPD di Tanah Bumbu ternyata telah berjalan luas di berbagai sektor. Mulai dari pajak daerah, retribusi, layanan perizinan, rumah sakit daerah, hingga transaksi di pasar tradisional, semuanya mulai merasakan sentuhan digital. Sistem pembayaran daerah kini telah terintegrasi dengan Bank Kalsel, QRIS, serta berbagai kanal digital nasional, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi yang cepat, aman, dan praktis.
Berkat capaian tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu berhasil mempertahankan status sebagai daerah kategori “Digital” serta meraih peringkat 3 terbaik dalam implementasi digitalisasi daerah dari Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Prestasi ini tidak membuat pemda berpuas diri. Untuk tahun 2026, Pemkab Tanah Bumbu telah menyusun rencana strategis percepatan digitalisasi daerah, di antaranya perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi melalui sistem digital dan retail, integrasi penuh sistem transaksi elektronik di seluruh perangkat daerah, serta target capaian 80 persen transaksi retribusi non-tunai pada triwulan keempat.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah. Menurutnya, transformasi digital merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah. “DPRD tentu mendukung penuh upaya percepatan digitalisasi ini, karena dampaknya sangat positif bagi tata kelola keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dampak dari implementasi digitalisasi tersebut dinilai sangat signifikan, antara lain mampu mencegah kebocoran penerimaan daerah, meningkatkan transparansi melalui sistem pencatatan yang akurat, serta mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi target bersama eksekutif dan legislatif.
